Minggu, 28 September 2025, Segenap organisasi mahasiswa (ORMAWA), Lembaga Mahasiswa (LEMAWA), dan mahasiswa umum Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) menggelar evaluasi publik terhadap kinerja tiga lembaga tinggi (3 LT) yakni BEM U, DPM, dan LKM di parkiran Gedung Utama Kampus 1. Acara ini diinisiasi oleh aliansi mahasiswa setelah janji evaluasi dari pihak 3 LT tak kunjung terlaksana meski telah sembilan bulan masa kepengurusan berjalan.
Acara ini dimulai pukul 20.00 WIB, Sejumlah ORMAWA menyampaikan keluhan terkait pendanaan dan pelaksanaan Sidang Tengah Periode (STP). Selain itu, mahasiswa juga menyoroti benturan jadwal antara Pekan Olahraga Mahasiswa (Porsima) dan program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lainnya dengan kegiatan LEMAWA maupun ORMAWA lain.
Aliansi mahasiswa juga mengkritisi minimnya representasi anggota BEM U perempuan dalam forum tersebut. Spekulasi pun muncul bahwa BEM U seakan membangun komunitas berbasis gender. Mahasiswa dengan inisial N, perwakilan dari salah satu UKM, bahkan mempertanyakan status Forum Perempuan di UPGRIS yang disebut masih aktif, meski tidak pernah terlihat bentuk kegiatan maupun penyuluhannya. Jika forum tersebut tidak aktif, para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual akan melapor kemana dan akan dilindungi oleh siapa.
Masalah lain muncul dari UKM Seni dan Olahraga yang mempertanyakan dana untuk pelatih sejak Juli lalu. Kementerian Seni dan Budaya menjadi satu-satunya pihak yang menanggapi, sementara Presiden Mahasiswa dinilai kurang intensif melakukan komunikasi. Selama ini BEM Universitas dinilai hanya mengadakan sowan tiga bulan sekali, yang dianggap tidak cukup oleh UKM.
Mahasiswa berinisial A, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FPBS, menilai forum evaluasi ini sangat penting untuk memperbaiki kinerja lembaga.
“Forum ini bukan untuk menyudutkan, tapi untuk saling mendengarkan dan memperbaiki. Tiga lembaga tinggi seharusnya bisa mewakili suara mahasiswa yang lebih kecil, namun jawaban yang diberikan tadi lebih banyak berupa klarifikasi, bukan solusi,” ujarnya.
Meski begitu, ia juga meragukan hasil konkret dari forum ini.
“Keluh kesah mahasiswa itu penting, tapi output dari evaluasi ini masih dipertanyakan. Jawaban yang diberikan pun terkesan tidak pasti,” tambahnya.
Tanggapan lain juga disampaikan oleh mahasiswa umum yang datang dalam Evaluasi Publik.
“Saya tidak tahu tentang beberapa program yang dirancang Tiga Lembaga Tinggi, seperti Forum Perempuan, Mahesa, Ruang Advokasi, pendidikan atau yang lain. Setahu saya, mereka hanya punya proker POEMA dan PORSIMA. Maka, harapan dari Evaluasi Publik yaitu agar 3 LT lebih memperkenalkan program-programnya untuk semua kalangann mahasiswa,” ujar Riza mahasiswa fakultas hukum angkatan 2022.
Evaluasi Publik ini menghasilkan beberapa output diantaranya pakta integritas yang ditandatangani oleh perwakilan 3 LT dan Aliansi Mahasiswa UPGRIS yang isinya tuntutan mahasiswa umum dan tindak lanjut 3 LT. Selanjutnya pembuatan forum Evaluasi Publik chapter 2 oleh 3 LT. Kemudian menghadirkan seluruh pengurus 3 LT dan keterbukaan komunikasi.
Penulis: Syasi
Editor: Ika