Kamis (30/01/2025) telah berlangsung aksi semarang menggugat: evaluasi 100 hari omon-omon pemerintahan Prabowo Gibran. Aksi kali ini melibatkan berbagai elemen masyarakat di kota Semarang. Mulai dari segenap mahasiswa, LBH Semarang, Walhi Jateng, dan Komunitas Pembela Korban Pelanggaran HAM, aktivis, dan masyarakat sipil (Aksi Kamisan Semarang). Aksi yang sempat tertunda oleh hujan berjam-jam ini diselenggarakan guna menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap 100 hari kinerja prabowo gibran. Rangkaian aksi ini berlangsung di depan Polda Jawa Tengah dan Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Aksi Semarang Menggugat diinisiasi oleh keresahan para mahasiswa dalam melihat pemerintahan saat ini.
“Yang pertama pasti dari keresahan tiap kampus masing-masing, dari tiap lembaga, karena ini momen yang tepatlah. Akhirnya temen-temen di ajak dari setiap lembaga untuk bisa konsolidasi ini dari setiap kampus pastinya yang mengajak dan ada yang menginisiasi hingga akhirnya diadakan konsol” ujar Akmal mahasiswa UNNES selaku koordinator lapangan aksi.
Terdapat 10 poin tuntutan pada aksi kali ini yang dibacakan oleh salah satu peserta aksi, yang pertama evaluasi secara menyeluruh mengenai program dan transparasi anggaran MBG guna reposisi biaya, kedua menuntut kejelasan konsistensi pemerintah terhadap PMK tentang koefesiensi 11/12, ketiga menuntut evaluasi menteri secara menyeluruh dan reshuffle menteri yang bermasalah maksimal enam bulan pasca pelantikan, keempat tolak tegas izin konsensi tambang terhadap perguruan tinggi dan tolak undang-undang minerba, kelima tolak secara tegas bentuk militerisasi dalam ranah pemerintahan kabinet merah putih dan Dwi Fungsi ABRI, keenam hentikan kebijakan yang tidak berspekrif lingkungan.
Ketujuh menuntut penyelesaian permasalahan deforestasi, kedelapan tolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Kesembilan menagih janji pemerintah dalam penyelesaian masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terakhir tolak segala bentuk represifitas aparat penegak hukum dan pelanggaran HAM serta menuntut reformasi POLRI.
Kementerian Luar Negeri BEM Universitas PGRI Semarang menjadi koordinator aksi dalam lingkup mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Kendala cuaca dan libur semester menjadi alasan tidak banyak mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang ikut andil dalam aksi kali ini.
“Massa untuk UPGRIS sendiri bisa dibilang tidak banyak, dari temen-temen pengurus kementerian luar negeri juga memahami hal ini karena memang bertepatan dengan libur semester dan juga kondisi cuaca yang tidak bisa bersahabat, kemarin hujan sampai hari ini dan bahkan ketika saya sedang turun aksi masih ditemani oleh gerimis-gerimis” ujar William selaku Kepala Kemenlu BEM UPGRIS.
Seperti yang dikatakan oleh William bahwa walaupun sedikit dan sempat terkendala hujan, dari pihak BEM UPGRIS menyampaikan apresiasinya karna tetap berjuang. Berjalan dengan tindak lanjut aksi ini, BEM Universitas PGRI tetap mengawal 10 poin tuntutan tersebut.
“Untuk tindak lanjut dari UPGRIS sendiri dari BEM universitas sendiri atau khusunya dari kementerian luar negeri tentu akan mengawal sepuluh isu tuntutan tadi yang sudah dibacakan waktu press release tetap akan dikawal sejauh mana perkembangannya dan apakah ada perubahan atau tidak. Tadi bawaannya juga sudah disampaikan bahwa diberikan waktu selama enam bulan. Kalau tidak ada pergerakan sepertinya akan dilakukan aksi lagi” tegas William.
Dengan digelarnya aksi kali ini harapannya adalah supaya dapat memantik api semangat pergerakan di tempat-tempat lain. Tindak lanjut dari aksi hari ini akan dilaksanakan menunggu momentum lain.
“Gerakan aksi selanjutnya mungkin habis ini kita akan konsol lagi sambil ngumpulin permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintahan Prabowo. Kedepannya mungkin seribu hari atau kita carilah momentum yang pas karena aksi berbicara momentum” ujar Akmal.
Penulis : Andika Setya Wardana Reporter : Andika Wisnu Pratama Editor : Sabrina Gita Salsabella