Minggu, 31 Agustus 2025-Konferensi Pers Perempuan Jaga Indonesia dengan tajuk ‘Demokrasi Tanpa Kekerasan untuk Keadilan Sosial di Indonesia’ dilaksanakan secara daring. Preskon ini adalah respon untuk menyikapi aksi demontrasi yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Kegiatan ini juga disiarkan melalui fitur live Youtube pada akun resmi Asosiasi LBH APIK Indonesia.
Perempuan Jaga Indonesia adalah sekumpulan individu yang peduli dengan penyampaian pendapat dengan demokrasi untuk keadilan sosial di Indonesia. Melihat duka yang dirasakan Indoesia saat ini, dimulai dari meinggalnya saudara Affan Kurniawan, kemudian Muh Akbar Basri (staf DPRD Makassar) yang dibakar hidup-hidup saat bertugas di kantor DPRD, dan juga para peserta demonstrasi pelajar maupun mahasiswa yang ditangkap dan mendapatkan represifitas. Berita tersebut menjadikan Perempuan Jaga Indonesia memberikan enam poin tuntutan, yang harapannya dapat disampaikan kepada presiden,
“Jaga Ibu Pertiwi kita tercinta, dan menyampaikan pesan seruan ini kepada Presiden Republik Indonesia,” ucap Zumrotin perwakilan Perempuan Jaga Indonesia.
Hasil seruan atau tuntutan yang sudah disepakati bersama yakni terdapat enam poin tuntutan. Pertama, menghentikan penggunaan kekerasan dalam memberikan pengamanan. Kedua, pulihkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, segera pastikan perlindungan terhadap perempuan, anak, buruh migran, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan lainnya di tengah situasi kekacauan. Keempat, jaminan pemenuhan hak asasi manusia warga negara Indonesia seperti dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat. Kelima, bangun komunikasi dengan rakyat dengan membuka dialog dengan rakyat. Dan terakhir, memastikan tidak ada kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya.
Turut terdengar juga, dampak kericuhan demonstrasi kepada dunia medis. Terjadi hambatan mobilitas dan tekanan mental bagi masyarakat yang memerlukan pertolongan medis.
“Aksi demo hari-hari belakangan ini yang berubah menjadi aksi pengrusakan dan penjarahan jelas memberi dampak bagi orang-orang sakit yang bergantung pada obat maupun alat medis. Mereka kesulitan mengakses transportasi umum termasuk taksi online yang tidak dapat beroperasi secara maksimal karena di antara mereka tak semuanya juga dapat mengakses ambulans gratis dari pemerintah daerah ataupun lingkungan sekitar,” ungkap Dita Wisnu perwakilan Jaringan Perempuan Borneo.
Tidak kalah juga semangat dari perwakilan generasi muda, Fanda yang menyampaikan suara generasi muda atau mahasiswa. Menurut mahasiswa, demokrasi yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun ini meninggalkan rasa traumatik. Ia juga memberikan soluasi terkait itu, yakni perubahan dari dark system menuju fair system.
“Efeknya sangat domino efeknya begitu traumatik bagi bangsa kita dan ini berpuluh-puluh tahun negara kita mengalami, rakyat kita mengalami. Maka kemudian, masukan ataupun tuntutan dari kelompok mahasiswa adalah perlu ada perubahan dari dark system menjadi fair system,” ucapnya.
Kemudian ia juga menjelaskan arti fair system menurut para pemuda,
“Fair system yang dibangun di atas keberpihakan terhadap rakyat dan ini harus diterapkan kepada seluruh lembaga negara baik itu dalam lingkup legislatif, eksekutif maupun yudikatif termasuk dalam jajaran kepolisian. Polri harus direvolusi tidak hanya revolusi struktural tapi perlu juga revolusi kultural karena kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Polri tidak hanya karena struktural tapi bahkan melekat dalam kebudayaan Polri itu sendiri dan ini revolusi ini harus diterapkan kepada seluruh lembaga negara dalam tiga trias politika itu,” pungkasnya.
Penulis: Sabrina Gita Salsabella
Editor: Ika Nugrahaning Saputri