Semarang, 11 Juni 2026. Aksi Kamisan dipenuhi dengan suara klakson dari pengendara yang melintas di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Aksi ini menjadi wadah bagi berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan keresahan dan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah.
Di bawah langit sore Kota Semarang, bunyi klakson saling bersahutan memecah riuh lalu lintas. Hal itu terjadi karena massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan ”Klakson jika muak dengan pemerintah”, pengendara yang melintas serentak membunyikan klakson sebagai simbol kejenuhan dan kemuakan.
Salah satu partisipan Aksi Kamisan, Septia Linasari, menyatakan bahwa Aksi Kamisan kali ini sengaja menghadirkan propaganda klakson sebagai bentuk ekspresi publik yang merasa muak dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ia juga menyatakan bahwa bukan hanya mahasiswa yang merasa kesal, tetapi masyarakat sipil pun merasakan hal yang sama.
”Dibuktikan pada klakson hari ini, mereka yang pulang kerja, mereka yang memang kerja di kantoran, mereka yang memang kerja sebagai ojek, ojol, grab apapun itu, tukang paket dan segala macamnya, merasa lelah dengan Indonesia,” tutur Septia.
Menurut Septia, kenaikan harga bahan bakar dan tekanan ekonomi yang dirasakan berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kalangan menengah dan atas. Ia juga mengkritisi klaim optimis dari kementrian keuangan yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih stabil. Septia menilai janji pemerintah seperti target nilai tukar rupiah kembali ke Rp14.000,00 per dolar AS yang ternyata masih tertahan di angka Rp18.000,00 hanya upaya untuk menenangkan masyarakat agar tidak ada pergerakan.
Ketua BEM Politeknik Negeri Semarang (Polines), Kevin Priambodo, juga menilai respon klakson dari pengguna jalan menunjukkan bahwa keresahan tidak hanya datang dari sekelompok masyarakat saja. Ia menganggap dengan cara sesederhana membunyikan klakson pun dapat membuktikan keresahan masyarakat Indonesia.
”Melalui cara sesederhana ini, kita bisa mengetahui bahwasanya rakyat Indonesia sedang resah. Walaupun terdengar seperti lucu-lucuan, output dari gerakan ini justru harus ditanggapi oleh pemerintah sebagai bentuk tamparan atas buruknya kinerja mereka,” tegasnya.
Kevin menambahkan bahwa aksi ini merupakan pemanasan atau kontinuasi dari gerakan-gerakan mahasiswa sebelumnya. Ke depan, para mahasiswa mengindikasikan adanya potensi eskalasi gerakan berupa aksi massa yang lebih besar di berbagai wilayah di Indonesia jika kondisi sosial dan ekonomi kian memburuk
Selain isu ekonomi, massa aksi juga menyoroti pengesahan revisi UU Polri yang dinilai kontroversial. Salah satu poin yang paling ditentang adalah pasal yang mengizinkan personel kepolisian untuk menduduki jabatan sipil. Massa mendesak agar Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau kembali undang-undang tersebut.
”Harapannya memang MK membuka kembali pintu untuk kita melakukan judicial review atau meninjau kembali terkait UU Polri yang memang sudah disahkan ini,” ucap Septia.