Baru-baru ini, pada 9 Februari 2026 terjadi tabrakan di aplikasi X atau yang lebih dikenal dengan Twitter. Keributan bermula dari fansite idol Korea yang datang menonton konser di Malaysia dengan membawa kamera profesional yang sebetulnya menyalahi aturan promotor. Salah satu netizen Malaysia mengunggah video protes yang menimbulkan kritikan pedas, dan berakhirnya fansite meminta maaf, akan tetapi segelintir netizen Korea menanggapi postingan tersebut dengan rasis terhadap gilrband Nona yang berasal dari Indonesia. Hal ini mengundang ucapan dari berbagai netizen ASEAN yang saat ini dikenal dengan sebutan SEAblings, beberapa negara ini di antaranya yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya.
Permasalahan semakin melebar ketika netizen indonesia menanggapi dengan berbagai jenis lelucon. Netizen Korea menyebut bentuk fisik wanita Indonesia ketika marah mirip dengan gorila. Lelucon yang banyak menuai tawa secara global adalah bagaimana cara netizen Korea membalas komentar netizen Indonesia dengan bahasa Korea dan dibalas dengan “Speakeu Englisheu, pleaseu. I don’teu mengertieu abouteu whateu you saideu” oleh akun @LacedbyTears, yang menunjukkan logat konglish (Korea English) dan berhasil mendapat lebih dari 400 ribu suka.
Namun, pertengkaran yang memperebutkan peringkat satu di trending X selama kurang lebih empat hari itu, malah menjadi ajang kritik bagi netizen Indonesia kepada pemerintah Indonesia. Seperti cuitan akun milik @krougee “dikatain mirip monyet ga kena di gue, tp kalau lo blg gue WNI paspor lemah, dollar 17rb, nangis gue jir”, cuitan tersebut berhasil mendapatkan lebih dari 60 ribu suka, 13 ribu retweet dan lebih dari 200 komentar.
Permasalahan genting pemerintahan Indonesia seakan tertimbun begitu saja, jika tidak muncul dalam setiap trending yang terjadi di media sosial. Sebab, berbagai bentuk cara kritik yang biasanya dilakukan sebelumnya banyak mendapat jegalan, seperti berbagai akurasi yang tidak digubris pemerintah, Pameran lukisan tunggal Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah Untuk Kedaulatan Pangan” di Galeri Nasional Indonesia batal digelar pada 19 Desember 2024, karena ada 5 lukisan yang dianggap mirip Jokowi; kemudian diskusi bedah buku ‘Reset Indonesia’ dibubarkan aparat di Madiun; lagu milik band Sukatani yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ dipaksa turun dari berbagai platform musik, hingga Panggung lawakan tunggal milik Pandji Pragiwaksono yaitu Mens Rea dinilai penghinaan, sebagian dari banyaknya bentuk kritik yang dibungkam ini menjadi bukti bahwa wadah masyarakat untuk menjatuhkan pemerintah semakin sempit, aspirasi kian mengabaikan, berita kebobrokan pemerintah mudah tertimbun dengan berita-berita selebritas.
Cuitan akun @beautales_ mendapat banyak dukungan, setelah menyatakan bahwa keadaan pemerintah Indonesia saat ini, menjadi satu-satunya hal yang tidak dapat dibanggakan diantara banyaknya kelebihan yang dimiliki Indonesia, “untung Knetz nyerangnya fisik ya, kalo nyerangnya pemerintah kita kalah telak”, cuitan ini mendapatkan 98 ribu suka, yang kemudian dibalas oleh akun @info_preloved “Knetz: pemerintah lu korup, presiden lu zionist, wapres lu Gibran. Warga indo: i-iya memang betul”, disertai meme menangis, postingan ini disukai lebih dari 40 ribu netizen Indonesia lainnya.
Kritik kepada pemerintah kini juga menjadi hal yang ditakuti usai pengesahan UU KUHAP. Masyarakat sipil yang rentan dan resah harus berhadapan dengan hukum di Indonesia, jika hanya karena melontarkan sebuah kritik yang disalahpahamkan. Maka dari itu, Masyarakat beranggapan, bahwa salah satu cara yang tepat untuk mengkritik pemerintah serta dapat dengan mudah diakses masyarakat luas adalah membalut kritikan tersebut menjadi bentuk lelucon yang digandeng melalui hal-hal trending di media sosial. Seperti pada pertemuan SEAblings dengan Korea Selatan akhir-akhir ini. Sehingga, berita yang seharusnya menjadi masalah krusial bersama, tidak terlupakan begitu saja. Masyarakat mungkin lelah menyampaikan aspirasi yang kian terasa jauh dari telinga pemerintah, namun tidak ada kata menyerah terhadap demokrasi.