Timbulsloko, Demak, 18 April 2026. Festival Perempuan Pesisir yang bertema Merawat “Ibu” Bumi dan Laut, menjadi wadah pertemuan bagi perempuan pesisir, masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kebijakan untuk mendiskusikan dampak krisis iklim yang terus mengancam kehidupan penduduk pesisir. Berbagai kalangan narasumber hadir di festival untuk berbagi pengalaman, memberikan pandangan, serta rekomendasi terkait krisis iklim di Timbulsloko.
Fesstival ini menyoroti keadaan Desa Timbulsloko yang telah bertahun-tahun terpengaruh oleh banjir rob, abrasi, dan penurunan permukaan tanah, sehingga sebagian besar wilayah desa Timbulsloko terendam. Masyarakat setempat dan narasumber yang datang menyatakan bahwa krisis iklim tidak hanya berpengaruh pada lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta hubungan dalam keluarga.
Perempuan pesisir menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka harus menghadapi hilangnya mata pencaharian, kesulitan mengakses layanan kesehatan, meningkatnya beban domestik, hingga tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga akibat tekanan ekonomi.
“Dulu nelayan kecil bisa mendapatkan 10 sampai 15 kilogram rajungan dalam setengah hari. Sekarang mendapatkan 1 kilogram saja sangat sulit. Anak-anak nelayan sekarang tidak lagi bercita-cita menjadi nelayan, melainkan ingin bekerja di pabrik,” ungkap Bu Hidayat, perempuan nelayan dari Moro Demak.
Rusikah, seorang warga Timbulsloko, mengungkapkan bahwa rob yang terus-menerus terjadi membuat akses jalan desa menjadi sulit, menghalangi anak-anak ke sekolah, menyulitkan pedagang dan tengkulak, serta memperburuk situasi ekonomi keluarga. Peninggian jalan yang dilakukan pemerintah dianggap belum memadai karena tidak disertai dengan pengerukan sungai, sehingga banjir malah menyebar ke desa-desa lain di sekitar Timbulsloko.
Selain kehilangan tempat tinggal, masyarakat juga menghadapi masalah lain seperti tenggelamnya makam nenek moyang, kesulitan mendapatkan lahan untuk relokasi, serta meningkatnya biaya hidup. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian itu, solidaritas sosial antarwarga menjadi satu-satunya sumber daya yang membuat warga Timbulsloko tetap bertahan.
Perwakilan dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menegaskan bahwa masalah krisis iklim di daerah pesisir perlu dilihat sebagai isu keadilan sosial dan hak asasi manusia. Ia berpendapat bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling terpengaruh oleh terbatasnya ruang hidup, penurunan pendapatan keluarga, dan akses terhadap layanan dasar yang semakin menyusut.
Dalam keadaan tersebut, perempuan sering kali menanggung beban yang bertumpuk. Mereka perlu terus memenuhi kebutuhan keluarga, mencari sumber pendapatan tambahan, merawat anak, dan menghadapi tekanan yang semakin meningk. Komnas Perempuan mencatat bahwa di berbagai daerah yang terkena dampak krisis lingkungan, tekanan ekonomi sering kali menyebabkan tingginya kekerasan terhadap perempuan, pernikahan di usia muda, serta kerentanan terhadap eksploitasi. Menurutnya, perempuan harus dilibatkan secara penuh dalam setiap proses penyusunan kebijakan, bukan sekadar dihadirkan sebagai formalitas.
“Partisipasi bukan hanya hadir dan menandatangani. Perempuan harus diberi akses informasi, ruang untuk menyampaikan pandangan, dan usulannya harus benar-benar dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Rob yang telah merendam Timbulsloko selama bertahun-tahun berdampak besar pada psikis para perempuan pesisir. Sehubungan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional, Puspita Bahari berkolaborasi dengan EMPU untuk mengadakan Festival Perempuan Pesisir. Tidak hanya sebagai festival, forum tersebut juga menyampaikan beberapa rekomendasi; Pertama, mengembangkan layanan kesehatan di daerah pesisir yang dapat diakses oleh masyarakat. Kedua, menghadirkan beasiswa dan bantuan pendidikan untuk anak-anak di daerah yang terdampak. Ketiga, menggalakkan pembangunan tanggul dan infrastruktur pesisir secara menyeluruh, bersamaan dengan pengerukan sungai. dan yang terakhir, menyesuaikan perencanaan tata ruang agar lebih peka terhadap wilayah pesisir dan risiko krisis iklim.
Wahludin Bisri selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak mengungkapkan bahwa masalah rob dan banjir pantai telah dicantumkan sebagai isu penting dalam rencana pembangunan daerah 2025-2030. Pemerintah daerah dilaporkan sedang mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk mengatasi banjir rob di area Sayung, Bonang, Karangtengah, dan sekitarnya.
Mereka juga bertekad untuk memperjuangkan pembangunan tanggul, peningkatan akses warga, serta mempermudah layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Festival Perempuan Pesisir tidak hanya berfungsi sebagai tempat bertukar cerita, tetapi juga mengingatkan kita bahwa perjuangan perempuan pesisir masih jauh dari selesai. Di tengah bahaya krisis iklim, perempuan terus berada di garda terdepan untuk melindungi keluarga, lingkungan, dan masa depan desa mereka.
Penulis : Pradifta Yuliana
Editor : Syasi Julia